Ambon, Maluku Post.com - Deklarasi Darussalam yang dicetuskan pada Selasa (2/12/2015) lalu di Kampus Darusalam, Tulehu, Maluku Tengah, berisi 11 pernyataan sikap setelah mengkaji dan mencermati dengan seksama dinamika dan perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas (Migas) di Indonesia, dan rencana pemerintah bersama pihak asing dalam pengelolaan sumberdaya minyak di Maluku.

Adapun ke-11 butir pernyataan sikap kalangan kampus dan tokoh masyarakat Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD), antara lain, pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila merupakan wadah bersama bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, sehingga harus dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen demi keutuhan dan kelanggengan NKRI.

Kedua, nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan latar belakang apapun. Ketiga, Maluku sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia mempunyai posisi yang penting dan strategis dalam geopolitik global dan memiliki sumber daya minyak dan gas yang melimpah.

Oleh karena itu, harus dikelola secara bijaksana dan adil demi kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia yang hidup di Maluku. Keempat, sumberdaya alam khususnya minyak dan gas yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berada pada wilayah teritorial Maluku harus dikelola secara bijaksana dan adil sehingga berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdomisili di Maluku.

Kelima, prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya minyak dan gas sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, bukan hanya slogan semata, tetapi harus diimplementasikan sesuai tujuan pembentukannya, sehingga berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia di Maluku. Keenam, mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku untuk bersatu melawan intervensi pihak asing dalam bentuk apapun dan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk mengabaikan hak-hak masyarakat Maluku atas sumberdaya alam khususnya minyak dan gas bumi.

Ketujuh, mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku untuk mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bertindak adil dan menghargai hak-hak masyarakat adat atas wilayah kekuasaannya (wilayah petuanan adat) yang selama ini terabaikan dan menjadi korban sia-sia dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Kedelapan, mendorong seluruh komponen masyarakat adat di Maluku agar bersatu untuk tetap mempertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat, melalui lembaga-lembaga adat terkait dengan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas, yang terdapat dalam wilayah petuanan masyarakat hukum adat di Maluku.

Kesembilan, mendorong Pemerintah Provinsi Maluku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, anggota DPR RI dan anggota DPD RI asal Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, pimpinan-pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan lainnya, termasuk seluruh pimpinan lembaga adat, para tokoh nasional asal Maluku, serta seluruh rakyat Maluku agar berjuang bersama mengawal proses pengelolaan sumberdaya minyak dan gas di Maluku sehingga tidak disusupi oleh kepentingan kelompok dan individu tertentu dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan hukum dan keadilan masyarakat (keadilan sosial).

Kesepuluh, mendorong seluruh komponen masyarakat Maluku agar tidak berjuang secara parsial, namun membangun sikap dan komitmen bersama untuk mengawal seluruh proses pengelolaan sumberdaya alam di Maluku, khususnya minyak dan gas, bagi kepentingan bersama masyarakat Indonesia yang hidup di Maluku secara adil dan berkelanjutan. Dan yang ke-11, jika pemerintah maupun pihak asing yang mengelola sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas, di Maluku mengabaikan aspirasi masyarakat Maluku, terutama masyarakat kampus atau kaum intelektual, perjuangan ini tidak berhenti di sini atau pada tataran nasional, tetapi kami akan berjuang terus pada tataran internasional dengan dalih dan cara apapun sampai pada titik darah terakhir demi kepentingan masyarakat Indonesia yang berdomisili di Maluku.

Deklarasi Darusalam ini ditandatangani, Ibrahim Ohorella (Rektor Unidar), Fadly Ahmad (Paparisa Perjuangan Maluku), Engelina Pattiasina (Arso Foundation), GMBK Dahoklory (wakil masyarakat adat MBD), Nicko Ngejalratan (tokoh masyarakat adat Tanimbar), Amir Hamzah (Ketua FKM), MJ Sapteno (akademisi), Suyetno (STIA Trinitas Ambon), Nurseptia Sanaky, Abdulah Latupono, Eka Septy Rehalat, dan M Tahir Karepesina. (09)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Malukupost.com © 2015. All Rights Reserved.
Top