Oleh: 
Dipl. Oek. Engelina Pattiasina

USAI bertemu Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, di Washington (AS) hari Senin 26 Oktober 2015, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa Negara RI ingin bergabung dengan pakta-dagang 11 negara dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) (The Guardian, 26/10/20015).

TPP termasuk agenda penting politik luar negeri Presiden AS Barack Obama sejak 2008. Sebab total perputaran ekonomi RI senilai 1 juta US dolar per tahun dan keanggotaan RI pada grup 20, memiliki nilai strategis bagi Presiden Barack Obama, guna mengimbangi pengaruh Tiongkok di zona Pasifik.

Arah politik-ekonomi RI bergabung ke TPP bakal berdampak terhadap sejumlah hal. Misalnya, RI perlu mengikuti standardisasi hak cipta, hak para pekerja, debirokratisasi, menghapus pembatasan ekspor dan impor, dan perlindungan hak cipta. (Reuters, 26/10.2015) Dalam pelaksanaan investasi atau proyek gas Blok Masela, misalnya, Pemerintah RI bakal didesak untuk “mengatasi” kendala seperti persyaratan local-content dan local-packaging, yang menguntungkan Maluku dan Indonesia umumnya.

Paparan singkat ini hendak membahas skenario risiko dari arah politik-ekonomi RI bergabung ke TPP terhadap tata-kelola investasi gas di Blok Masela di Maluku. Tujuannya ialah membuat pilihan strategis tata-kelola investasi sektor gas Blok Masela dan 24 blok Migas lainnya di Maluku, yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Maluku dan Negara RI umumnya, sehat-lestarinya ekosistem dan tata-masyarakat Maluku dan sekitarnya.

Sejak 2010, Pemerintah RI merilis rencana besar investasi sektor migas berbasis tiga proyek gas laut dalam yaitu proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), Lapangan Abadi Blok Masela dan Lapangan Jangkrik Blok Muara Bakau. Proyek IDD dibangun Chevron Indonesia Company (Cico) di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.

Ladang gas Jangkrik, Blok Muara Bakau dibangun Eni Muara Bakau b.v dan Ladang Abadi, Blok Masela dibangun Inpex Masela Ltd di Laut Arafura. Ketiga blok gas ini akan menjadi produksi gas andalan masa depan dari Negara RI.

Ladang Abadi Blok Masela Laut Arafura diperkirakan memiliki cadangan gas terbukti sebesar sangat besar. Rugikan Maluku Dalam Plan of Development pertama (POD I) yang disetujui Desember 2010, kontraktor akan membangun kilang Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) atau LNG terapung dengan kapasitas 2.5 juta ton per tahun (MTPA). Proyek investasi sebesar US$5 miliar ini diharapkan mulai berproduksi akhir 2016.

Pembangunan kilang terapung hanya menguntungkan investor semata, tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku. Untuk itu, kami bersama-sama dengan sejumlah akademisi, tokoh masyarakat Maluku telah bertemu Menko Kemaritiman Dr. Rizal Ramli untuk meminta agar LNG dibangun di darat, karena hal itu akan merangsang pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku.

Rizal Ramli menawarkan agar LNG dibangun di Kepulauan Aru, dengan menggunakan pipa gas dari Blok Masela. Tapi, dalam pertemuan itu, kami menyampaikan usul agar LNG dibangun di Pulau Wetar dengan mempertimbangkan jarak dari Blok Masela sekitar 365 Km, potensi pengembangan ekonomi Maluku ke depan, dan memperhatikan keselamatan lingkungan di Kepulauan Aru.

Dalam konteks ini, semua harus berpijak kepada pasla (33) UUD 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan pendiri negara ini sangat jelas, Indonesia harus menguasai sendiri kekayaan alamnya dan tidak boleh tergantung apalagi menyerahkan kepada negara lain.

Kalau ini terjadi, hampir dipastikan selalu ada “tangan kuat” yang membelokkan arah pengelolaan kekayaan alam. Ukuran itu akan jelas, ketika melihat keberpihakan terhadap rakyat dari setiap kebijakan atau rekomendasi. Gas Abadi Niat Inpex mengembangkan LNG terapung semata-mata karena lebih murah, tetapi tidak membawa dampak bagi masyarakat Maluku. Sebab, gas diangkut dari Masela untuk diekspor ke luar negeri tanpa mampu dikontrol Indonesia secara maksimal.

Saat ini, Jepang merupakan importir terbesar LNG di dunia. Blok Abadi Gas Masela hendak dijadikan oleh Inpex sebagai pemasok utama gas LNG ke Jepang. Sehingga merupakan satu dari dua komponen strategis Inpex untuk meraih posisi perusahan pengebor migas upstream dunia.

Ladang gas lain Inpex lainnya terletak di Ichthys, Australia Barat dengan nilai proyek investasi sekitar 34 miliar dollar AS dan kapasitas produksi tahunan sekitar 8,4 juta ton. Tahun 2010, Pemerintah RI membayangkan bahwa Blok Masela dapat merupakan masa depan investasi sektor gas di Negara RI awal abad 21 dan seakan-akan dapat merebut lagi posisi Negara RI sebagai eksportir LNG terbesar di dunia. Hingga tahun 2011, Negara RI masih digeser oleh Malaysia dan Qatar (Lihat gambar berikut). Maka Blok Masela diharapkan dapat mengalahkan posisi Qatar.

Pilihan Strategis Di sisi lain, Energi Mega Persada, perusahan migas dari Bakrie Group, telah menjual seluruh sahamnya 10 persen di Masela PSC Block ke Inpex Masela dan Shell Upstream Overseas Services. Shell telah mengakuisisi saham 35 persen di Masela Block senilai 870 juta dollar AS dan Inpex menguasai 65 persen saham Blok Masela.

Sehingga nilai saham 10 persen berkisar 290 juta dollar AS. Energi Mega membeli saham di Blok Masela senilai 100 juta dollar AS tahun 2010. (Jakarta Globe, 2013; The Jakarta Post, 25/9/2015) Kini Shell, SBM Offshore NV, BW Offshore Ltd., Flex LNG Ltd. dan Hoegh LNG sedang mengembangkan plant LNG terapung di berbagai zona dunia. Hal ini yang mau diberlakukan di Blok Masela.

Pilihan strategis untuk kesejahteraan masyarakat daerah Maluku dan Negara RI umumnya semestinya LNG dibangun di darat, sehingga memiliki dampak ikutan berupa kegiatan ekonomi di sekitar lokasi LNG. Bahkan, LNG di darat berpotensi memicu kegiatan ekonomi di seluruh kawasan timur (Engine of economic growth).

Untuk itu, perubahan Plan of Development harus dapat dipastikan kepentingan Maluku tidak terabaikan begitu saja. Terutama, dalam menentukan pilihan LNG darat atau terapung. Kita bersyukur karena pemerintah melalui Menko Kemaritiman menyatakan keinginan untuk membangun LNG di darat karena itu yang terbaik bagi masyarakat Maluku.

Hanya saja, ada juga unsur dalam pemerintahan yang mendorong pembangunan LNG hanya karena pertimbangan efisiensi dan melupakan kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, karena keberpihakan pemerintah ini masih mendapat tantangan dari segelintir orang yang menghendaki LNG terapung. (Penulis Direktur Archipelago Solidarity Foundation)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Malukupost.com © 2015. All Rights Reserved.
Top