Ambon, Maluku Post.com - Ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola 25 blok minyak dan gas (Migas) bagi kesejahteraan masyarakat Maluku memantik keprihatinan sejumlah pihak.
Undang-Undang (UU) 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda yang mengatur pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirasa sangat merugikan Maluku.

Karena itu, komponen masyarakat Maluku akan menggugat UU DBH ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan sangat perlu dilakukan mengingat besarnya potensi sumber daya alam di perut bumi Maluku di samping sumber daya perikanan, tidak lantas membuat provinsi ini sejahtera.

Maluku masih menempati urutan ke-4 provinsi termiskin di Indonesia, setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina saat diwawancarai Maluku Post via ponselnya dari Ambon, Kamis (23/9).

Keterpurukan masyarakat Maluku di tengah gelimangan sumber daya energi yang kini diburu oleh negara-negara maju,kata Engelina, sangat menyayat hati. Bila pada abad XIX Maluku dijajah karena memiliki rempah-rempah, kini provinsi yang ikut menjadi salah satu pendiri Republik Indonesia ini masih belum bisa sepenuhnya menikmati kekayaan alamnya.

Di abad 21 ini, Maluku masih dijajah melalui regulasi. Undang-Undang bagi hasil sangat merugikan Maluku sebagai pemilik sah sumber daya alam tersebut. “Kalau memang kita dirugikan oleh UU, maka sudah saatnya dilakukan gugatan UU Bagi Hasil tersebut ke MK,” cetus Engelina. Apalagi, gugatan ini bisa juga dilakukan secara perorangan.

Menurut Engelina, Maluku harus mendapat perlakuan yang berbeda dari Pemerintah Pusat, di antaranya dengan mendapat hak otonomi khusus kelautan. Saat ini, kata Engelina, Maluku memiliki 25 blok migas.

Ada 15 blok migas yang sudah dimiliki investor, sedangkan 10 blok lainnya merupakan potensi yang belum digarap. Apabila Maluku mendapat perlakuan adil melalui UU Bagi Hasil, dengan kekayaan alam migas yang melimpah, kemiskinan yang melanda bumi penghasil rempah-rempah ini dapat dituntaskan.

“Kita bukan minta milik daerah lain, yang kita perjuangkan adalah 25 blok migas yang ada dan menjadi hak untuk dinikmati masyarakat Maluku,”tegas lulusan ekonomi politik dari Jerman ini.

Ditegaskannya, Pasal 33 UUD 45 mengisyaratkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat, tidak dirasakan oleh Maluku. Dengan dana bagi hasil yang masuk ke kas daerah, berbagai kebijakan dapat dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat Maluku, baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun kebudayaan.

Sementara itu, akademisi Universitas Pattimura, Abraham Tulalessy juga ikut bersuara keras menyikapi kemiskinan di Maluku. Sebagai pemilik sah sumber daya alam ini,Tulalessy menilai Maluku sejak sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia merdeka dan saat ini kekayaannya masih terus dirampok dan kewenangan Maluku untuk mengelola dan menikmati kekayaan alamnya, terutama Migas dan sumber daya perikanan dan kelautan, telah dibatasi oleh UU.

Bahkan seolah-olah Maluku tidak berhak untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya. PI 10 persen yang dijanjikan ibarat angin sorgawi yang tak tahu ujung pangkalnya. PI 10 persen hanya dinikmati pejabat-pejabat Maluku. Bila Aceh berhasil mendapat kewenangan 70 persen bagi daerahnya, Maluku juga harus mendapat perlakuan yang sama.

Dia mencontohkan, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang memiliki minyak dan dikelola oleh Citic dan Kalrez juga mengalami nasib yang sama.

“Nasionalisme di sebelahnya adalah keadilan. Namun apabila ketidakadilan yang dialami, maka maaf saja jika Maluku akan melakukan protes keras dan minta keluar dari Negara ini. Kalimantan Timur yang punya 2 Blok Migas saja bisa minta keluar, apalagi Maluku yang punya 25 Blok Migas,”tegasnya.

Praktisi Migas, Boetje HP Balthazar belum lama ini juga menyatakan, perusahaan migas raksasa yang sudah menggarap blok migas di Maluku adalah Inpex (Jepang), Shell BV (Belanda dan Stat Oil (Norwegia).

“Selain blok Masela dan blok Babar Selaru, ada juga Blok Pulau Moa Selatan dan Blok Roma. Blok itu berada di laut dalam dan berbatasan dengan negara lain,”kata Balthazar.

Potensi migas di Maluku, lanjut Balthazar, sejatinya sudah diketahui oleh investor asing sejak lama. Wajar saja apabila industri migas kakap ngotot untuk menguasai beberapa blok Migas itu. (09)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Malukupost.com © 2015. All Rights Reserved.
Top